Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan pelatihan di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY terkait isu-isu internasional, maka pada hari ini, Jumat, 28 Februari 2020 telah diselenggarakan penjajakan pertama pengembangan kerjasama antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Luar Negeri RI dengan Bandiklat DIY.

Hadir dalam kesempatan ini Kepala Pusdiklat Kementrian Luar Negeri, Dr. Yayan GH. Mulyana, yang didampingi oleh Kepala Bidang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Kemenlu RI, Essie Marsianti. Sedangkan dari Bandiklat DIY, selain Kepala Bandiklat DIY hadir juga para pejabat struktural, dan koordinator widyaiswara di lingkungan Bandiklat DIY.

Kepala Badan Diklat DIY, Dr. Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si. menyampaikan bahwa aparatur pemerintah daerah memerlukan pemahaman tentang isu-isu internasional yang ternyata berpengaruh terhadap daerah, serta kompetensi-kompetensi lain seperti keprotokolan, negosiasi, dan sebagainya.

Dr. Yayan GH. Mulyana selaku Kepala Pusdiklat Kementrian Luar Negeri menyambut baik rencana pengembangan kerjasama ini karena memang menurutnya banyak isu internasional yang perlu dipahami oleh aparatur pemerintah daerah, selain materi-materi lain seperti soft skill, kemampuan bahasa, pengembangan kepribadian, negosiasi, diplomasi ekonomi, kondisi-kondisi disrupsi, dan sebagainya. Lebih lanjut dikemukakan, kerjasama juga dapat dikembangkan dengan universitas di luar negeri dan menjadi bagian dari program Sister City dalam bentuk Profesor in Residence. Lebih lanjut, Kepala Dinas Perijinan DIY, Drs. Arif Hidayat yang juga hadir pada pertemuan itu menyampaikan perlunya pemahaman tentang memanajemen ekspektasi masyarakat terkait dengan isu luar negeri.

Ke depan, dalam rangka kerjasama ini di dalam penyelenggaraan pelatihan di DIY akan dihadirkan narasumber dari Kementrian Luar Negeri yang akan menyampaikan topik-topik terkait dengan isu internasional untuk mendorong berkembangnya awareness di kalangan aparatur pemerintah daerah mengenai pengaruh isu yang berkembang tersebut bagi pemerintah daerah, sehingga mereka dapat mengantisipasi dan berperan aktif di dalamnya, termasuk mampu membangun linkage antara daerah dengan pasar dunia.

(wur)