Yogyakarta – Pada hari Jumat, 21 Juni 2019 dilaksanakan pembukaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Golongan III Angkatan XII dan XIII Tahun 2019 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta (Badan Diklat DIY), Gunung Sempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul.

Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, Bapak Drs. H. Umar Priyono, M.Pd., mewakili Sekretaris Daerah DIY membuka acara pembukaan tersebut. Pembukaan dihadiri oleh tamu undangan dari Badan Kepegawaian Daerah DIY, pejabat struktural dan widyaiswara Badan Diklat DIY.

Kepala Badan Diklat DIY, Bapak Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si., mengawali dengan menyampaikan laporan pembukaan. Dalam laporannya Bapak Kuncoro Cahyo Aji menerangkan Latsar CPNS dilaksanakan atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Latsar CPNS, lanjut Bapak Kuncoro Cahyo Aji, bertujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Pelaksanaan Latsar CPNS Golongan III Angkatan XII dan Angkatan XIII Tahun 2019 bertempat di Badan Diklat DIY kurang lebih selama 51 hari dimulai pada 20 Juni 2019 s.d 21 Agustus 2019 dengan sistem On Campus dan On Office, peserta diasramakan.

Agenda Latsar CPNS meliputi:

  1. Agenda Sikap Perilaku Bela Negara
  2. Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS
  3. Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
  4. Agenda Habituasi

Peserta Latsar CPNS Golongan III Angkatan XII dan XIII Tahun 2019 masing-masing berjumlah 40 orang.

Bapak Umar Priyono dalam sambutannya menyampaikan, Latsar CPNS merupakan modal awal untuk bekerja di Pemda DIY, maka selain intelektual yang dibutuhkan, sikap dan perilaku juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan mengingat tuntutan masyarakat terhadap eksistensi birokrasi saat ini terbilang cukup besar.

“Ditambah lagi Yogyakarta memiliki predikat Daerah Istimewa, maka orang-orang yang menjalankan peran-peran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu haruslah istimewa, mau tidak mau, suka tidak suka itu harus kita lakukan,” terang Bapak Umar Priyono.

Lebih jauh Bapak Umar Priyono melanjutkan, keistimewaan tidak hanya soal knowledge tetapi justru attitude birokrasi juga penting dan harus responsif terhadap berbagai tuntutan yang berkembang di masyarakat Yogyakarta khususnya, Indonesia umumnya.

“Ini yang menjadi penting sebagai bekal kita menapaki jenjang karir di birokrasi, menjadi barisan birokrasi mau tidak mau adalah soal public services, maka selain hal-hal tadi, visi dan misi DIY juga wajib untuk dipahami dan dikuasai,” tutup Bapak Umar Priyono. (hdk)