Rabu, 02 Oktober 2019 13:30

Audiensi Badan Diklat DIY kepada Parampara Praja Terkait Pelaksanaan Pelatihan Kebangsaan

Yogyakarta - Hari ini, Rabu, 2 Oktober 2019 dilaksanakan Diskusi Kelompok Studi Kebijakan Badan Diklat DIY dengan Parampara Praja untuk membahas tindak lanjut Diklat Internalisasi Keistimewaan DIY dengan tema “Menangkal Radikalisme di lingkup ASN (Aparatur Sipil Negara)”.

 

Kegiatan dilaksanakan di Gedhong Pacar, Kepatihan. Dalam diskusi tersebut anggota Parampara Praja yang hadir adalah diantaranya Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Prof. Dr. AM Hermin Kusmayati, S.ST., S.U., Bapak Suyitno, SH., dan GPH. Harimurti. Sementara dari Badan Diklat DIY hadir Kepala Badan Diklat DIY, Bapak Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si., Kepala Bidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu, Bapak Drs. Doni Dwi Yoga Handokom, MM., dan beberapa Widyaiswara diantaranya Ibu Dr.rer.publ. Wuryani, M.Si., Bapak Dr. Ir. Aswin Eka Adhi, M.Si., dan Bapak Thantowi Jauhari, SAP., MPA., serta beberapa staf Badan Diklat DIY.

 

Rombongan dari Badan Diklat DIY yang tergabung dalam kelompok studi kebijakan DIY mengadakan dialog kepada Parampara Praja yang dipimpin oleh Prof. Mahfud MD mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan terkait rencana pelaksanaan Pelatihan Kebangsaan karena paham radikalisme dikalangan ASN perlu dicegah dan ditanggulangi.

 

 

 

Prof. Mahfud MD menyambut baik diskusi dengan rombongan Badan Diklat DIY. Berkembangnya paham radikalisme, menurut Prof. Mahfud MD perlu menjadi perhatian bersama karena paham tersebut telah mempengaruhi banyak lapisan masyarakat tak terkecuali ASN sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan.

 

Selanjutnya beliau meminta kepada Badan Diklat DIY untuk lebih memantapkan materi pelaksanaan pelatihan yang menyangkut wawasan kebangsaan, sejarah dan Keistimewaan DIY. Materi Keistimewaan DIY menjadi penting karena berdasar hasil penelitian yang dilakukan kepada ASN DIY, lebih dari 90% ASN DIY kurang memahami makna Keistimewaan DIY.

 

Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan secara simultan adalah pengkajian atau penelitian untuk pemetaan radikalisme dan intoleransi serta paham-paham non pluralisme dan pelatihan untuk memperkuat semangat kebhinnekaan di kalangan ASN sebagai tulang punggung birokrasi Indonesia. (hdk)

Telah dibaca 176 kali

Tuliskan komentar/pertanyaan

Silahkan isikan komentar dan/atau pertanyaan Anda disini

Terbaru

4629728
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Bulan Lalu
0
35728
2439

IP Anda: 35.175.191.168