Jumat, 27 September 2019 10:05

Gubernur DIY: ASN adalah Insan Peradaban Yang Memiliki Tanggung Jawab Kedepan

Sebanyak 755 Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Formasi 2018 mengikuti acara Penandatanganan Pakta Integritas, Penyematan Pin Satriya, Penyerahan Kartu Taspen dan Pengarahan Gubernur DIY di Bangsal Kepatihan pada hari Jumat, 27 September 2019.

 

Acara dihadiri oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sekda DIY, Ir. Gatot Saptadi, Asisten Sekda DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Bapak Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik, Bapak Drs. Umar Priyono, M.Pd., Inspektur DIY, Bapak Wiyos Santoso, SE., M.Acc., Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY, Bapak R. Agus Supriyanto, S.H., M.Hum., Kepala Badan Diklat DIY, Bapak Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si., dan para tamu undangan.

 

Acara diawali dengan penyampaian informasi dari perwakilan PT Taspen dan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Gatot Saptadi. Dalam sambutannya beliau menjelaskan bahwa CPNS sesuai dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, wajib menjalani masa percobaan 1 tahun yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.

 

Proses pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

 

Setelah menyampaikan sambutannya, acara dilanjutkan dengan penandatangan Pakta Integritas dan penyematan pin Satriya secara simbolis kepada 5 perwakilan peserta.

 

Gubernur DIY dalam sambutannya menerangkan, PNS yang diubah menjadi ASN memuat perubahan struktural dan fungsional. Konsekuensi dari pembaharuan fungsinya itu adalah terwujudnya perilaku bermartabat dari ASN atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

 

“Dengan demikian, ASN bukan hanya sekadar pekerja kantoran, melainkan adalah insan peradaban yang memiliki tanggung jawab kedepan,” tegas Gubernur DIY.

 

Lebih jauh Gubernur DIY melanjutkan, dengan ditandatanganinya Pakta Integritas secara simbolis maka sejalan dengan semangat dalam peneguhan komitmen yang terucap dalam sumpah jabatan untuk sebisa mungkin tidak melakukan tindakan korupsi yang bisa meliputi korupsi administrasi dan waktu, korupsi pengadaan barang dan jasa, korupsi pelayanan publik, korupsi penggunaan inventaris dinas untuk keperluan pribadi, dan lain-lain.

 

“Maka ungkapan ngono yo ngono, ning aja ngono harus di-ruwat dengan caraka-walik menjadi aja dumeh, larangan jangan aji mumpung, karena sejatinya jabatan itu amanah rakyat, dimana fasilitas yang diperoleh dari jabatan itu adalah juga titipan rakyat,” ucap Gubernur DIY.

 

Dalam mendukung Pakta itu, juga ditetapkan Pergub No 72 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan “Satriya” sebagai bentuk budaya tata kepemerintahan atau governance culture. Budaya kerja ini mewajibkan setiap ASN DIY untuk bersikap dan bertindak selalu mencerminkan sifat-sifat keutamaan seorang SATRIYA: “Selaras, Akal-budi luhur, keTeladanan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan percaya, Ahli dan profesional”. (hdk)

Telah dibaca 149 kali

Tuliskan komentar/pertanyaan

Silahkan isikan komentar dan/atau pertanyaan Anda disini

Terbaru

4629728
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Bulan Lalu
0
35728
2439

IP Anda: 35.175.191.168