Rabu, 06 Maret 2019 10:11

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI menyampaikan Ceramah Isu Strategis kepada Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Tahun 2019

Yogyakarta – Birokrasi memiliki peranan penting dan tanggung jawab yang besar pada masalah-masalah publik yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kapasitas tata kelola yang baik dari birokrasi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.

 

Demikian yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Taufiq, DEA., kepada peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Tahun 2019 pada hari Rabu, 6 Maret 2019 di Kampus Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Bapak Muhammad Taufiq dalam ceramahnya menerangkan, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, reformasi birokrasi perlu dilakukan di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

 

“Jadi sejak tahun 2010, reformasi telah dijalankan baik di kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah,” terang Bapak Muhammad Taufiq.

 

Lebih jauh Bapak Muhammad Taufiq menjelaskan, berdasarkan laporan dari Pricewaterhouse Coopers (PwC) – lembaga konsultasi ekonomi internasional, pada tahun 2050 memproyeksikan perekonomian Indonesia masuk ke dalam 5 besar dunia yakni urutan ke 4.

 

Proyeksi tersebut diukur dari rasio Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat daya beli yang disesuaikan diperbedaan tingkat harga berbagai negara. Menurut lembaga tersebut, ekonomi dunia bisa tumbuh dua kali lipat hingga 2050 dengan adanya peningkatan produktivitas yang didukung oleh teknologi.

 

Ada beberapa indikator-indikator menurut Bapak Muhammad Taufiq yang menjadi perhatian pemerintah yang berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian dunia, seperti Global Competitiveness Index, Logistic Index, e-goverment index, human capital index dan sebagainya, dan itu juga menjadi perhatian di negara-negara lain.

 

“Kita bersaing dengan negara-negara dunia untuk mendapatkan indeks yang tertinggi, karena dengan indeks tersebut mampu menggambarkan kinerja pemerintah dalam mengelola urusan-urusan pemerintah,” terang Bapak Muhammad Taufiq.

 

Untuk itu, Bapak Muhammad Taufiq menegaskan, perlu ada strategi kinerja ekstra dari pemerintah untuk mengembangkan pelayanannya kepada publik dalam rangka mewujudkan skenario Indonesia bisa mencapai ekonomi terbesar ke 4 dunia, karena jumlah penduduk menjadi penggerak ekonomi di masing-masing negara.

 

Disamping itu, pemerintah juga harus merespon adanya perkembangan-perkembangan tren global yang selalu bermunculan seperti tren ekonomi global, urbanisasi, tantangan demografi, budaya konsumsi, dan teknologi yang mana tren tersebut dapat dijadikan rambu-rambu bagi semua pihak pembuat kebijakan.

 

“Semua negara dunia pasti, mau tidak mau dipengaruhi oleh tren ini dan ini yang harus kemudian menjadi rambu-rambu untuk membuat kebijakan untuk mempersiapkan masa depan setiap bangsa,” tegas Bapak Muhammad Taufiq.

 

Birokrasi harus mampu bergerak cepat merespon adanya perkembangan tren global dan berani mengambil resiko. “karena tidak ada kemajuan tanpa resiko, semua ada resiko, mengambil keputusan ada resiko, tidak mengambil keputusan juga ada resikonya,” tutup Bapak Muhammad Taufiq.

 

 

(hdk)

Telah dibaca 201 kali

Tuliskan komentar/pertanyaan

Silahkan isikan komentar dan/atau pertanyaan Anda disini

Terbaru

4622729
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Bulan Lalu
752
1382
42949
85395

IP Anda: 34.238.194.166