Rabu, 25 April 2018 17:45

Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan: Integritas dan Etika dapat mencetak perilaku setiap PNS di lingkup organisasi

Yogyakarta – Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bapak Moedji Rahardjo, SH., M.Hum., memberikan ceramah kepada peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II Tahun 2018 tentang Standar Etika Publik pada hari Rabu, 25 April 2018 bertempat di Kampus Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta (Badan Diklat DIY).

Bapak Moedji Rahardjo menerangkan, etika publik perlu menjadi perhatian dalam menginternalisasi dan mengaktualisasi tugas fungsi. Alasannya adalah karena pelaksanaan pelayanan publik belum memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat, pola pikir dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, profesional, dan melayani, dan ASN yang kurang kompeten.

Selain itu, kompeten yang dimiliki sebagian pegawai ternyata belum sesuai dengan tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi), kedinasan, terjadi ketimpangan distribusi, di satu sektor kelebihan pegawai sedangkan di sektor lain justru kekurangan pegawai sehingga Standar Etika Publik belum optimal dilaksanakan.

Maka nilai-nilai penting Standar Etika Publik untuk membangun ASN profesional, menurut Bapak Moedji Rahardjo, yaitu kompetensi, akuntabilitas, integritas, etika, dan PNS yang profesional. Etika atau kode etik berarti seperangkat kaidah/peraturan bersumber dari lingkungan dan individu, misalnya, lingkungan kerja (kode etik PNS) dan lingkungan profesi (kode etik hakim, dokter, advokat, dsb).

Kode etik tersebut kemudian bertujuan untuk mengatur perilaku individu, pemangku kepentingan agar tidak melanggar prinsip/asas, meningkatkan  kredibilitas dan kepercayaan publik, dan mewujudkan PNS yang handal, profesional sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik (good governance).

Integritas dalam standar etika, lanjut Bapak Moedji Rahardjo, menjadi modal pelayanan publik. Integritas dalam etik dan moral berarti konsistensi antara pikiran dan tindakan untuk pengambilan keputusan. Integritas meliputi komitmen seseorang terhadap suatu prinsip yang harus dimaknai sebagai loyalitas pada prinsip dan nilai moral universal, bukan kepada prinsip dan nilai moral yang dipegang pada taraf individu/kelompok.

Oleh karena itu, integritas dan etika dapat mencetak perilaku setiap PNS yang berintegritas tinggi di lingkup organisasi. Kode etika dan kode perilaku dapat ditegakkan secara konsisten dan konsekuen sebagai pondasi good governace dalam pelayanan publik.

 

(Tim Peliput)

Telah dibaca 282 kali
Login to post comments

Terbaru

4174152
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Bulan Lalu
34
1263
15682
42652

IP Anda: 52.91.185.49