Oleh: dr. Dyah Kurniawati 10/ Diklat Prajab / Reg / III / II / 2016 Pendahuluan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki 3 fungsi…
Reformasi birokrasi menjadi salah satu poin penting dalam merubah pola pikir pegawai dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi berhasil apabila bisa menyentuh perubahan kultural.
Senin, 22 Februari 2016 12:11

Diklat Prajabatan Pola Baru

Pelaksanaan Diklat Prajabatan untuk CPNS golongan I, II, dan III pada tahun 2016 akan menggunakan kurikulum baru sesuai ketentuan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
Semangat kewirausahaan (entrepreneurship spirit) dalam pemerintahan bukanlah sesuatu yang baru. Konsep ini sudah ada sejak lama dan menjadi salah satu tema utama dalam pelaksanaan Diklat Transformasi Birokrasi di Badan Diklat DIY sejak tahun 2003/2004.
Senin, 07 Desember 2015 16:35

Proyek Perubahan Diklat PIM III dan PIM IV

Salah satu kewajiban dari peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV adalah menyusun laporan implementasi proyek perubahan yang telah dilaksanakan di instansi masing-masing. Berikut ini adalah contoh laporan implementasi proyek perubahan Badan Diklat DIY: Peningkatan Tertib Administrasi Penamaan Rupabumi Unsur Buatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan…
Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan adalah dua hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan hal utama yang utama dari proses berpikir.
Terbitnya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres 54 Tahun 2010 Tentang PBJ Pemerintah memperkenalkan sesuatu yang baru yaitu lelang cepat (E-tendering express).
. Agar hasil proyek perubahan lebih komprehensif maka diperlukan katalisator melalui agenda inovasi yaitu membekali peserta dengan pengetahuan membuat rancangan perubahan yang lebih kreatif (pembaruan). Proyek perubahan dapat dilakukan bila didukung oleh stakeholders terkait sehingga perlu agenda tim efektif yang memberikan pembelajaran mengenai kemampuan mengidentifikasi stakeholders yang terkait dengan rancangan…
Melihat suatu Pemerintahan itu baik atau belum dapat dilihat pada segala tindakan Pemerintah atau penguasa -dalam hal ini PNS- yang sudah menaati atau belum pada ketentuan peraturan perundangan positif melainkan PNS itu mampu pula menemukan hukumnya (rechtfinding) secara normatif manakala terjadi kevakuman hukum, dan arif bijaksana dalam penerapan hukum positipnya…
Beberapa pakar dan teoritisi ilmu pemerintahan berpendapat bahwa kebijakan dibentuknya Lembaga Ombudsman di Daerah (LOD) merupakan strategi baru yang membawa harapan dalam memasuki era reformasi, globalisasi serta perdagangan bebas karena pelaku strategi ini adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat dimana mereka saling memberikan kontribusinya dan hubungan interaktif sesama mereka untuk saling…
Proses pembentukan sikap dan perilaku diarahkan kepada terciptanya aparatur yang profesional, bermoral dan bertanggung jawab yang memiliki persepsi yang tepat terhadap lingkungan kerja dan tugas yang diemban. Dalam UU No. 43/1999 tentang perubahan atas UU No.8/1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian, Pasal 3 ayat (1) antara lain dijelaskan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai…
Selama ini apa yang dimaksud pelayanan adalah hal-hal yang bersifat regulatory atau law inforcement seperti mewajibkan penduduk mempunyai KTP, SIM untuk pengemudi, ijin-ijin, surat keterangan dan sebagainya. Sedangkan pelayanan dalam pengertian pemberian atau menyediakan pelayanan atas dasar tuntutan atau permintaan masyarakat (demand driven service) kurang mendapat prioritas, seperti: persampahan, penerangan…
Barang milik daerah (aset) sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar menurut azas pengelolaan barang milik daerah, dengan memperhatikan azas-azas: fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Disamping perlunya memahami peraturan lain dan azas-azas…
Integritas dan komitmen PNS sebagai suatu indikator untuk menentukan baik buruknya sikap perilaku seorang PNS dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pemerintahan. PNS dituntut selalu ingat dengan sumpah dan janjinya, sehingga tidak sampai melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, dan tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya dalam…
Sebagai Negara Hukum, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tentunya tidak terlepas dari Peraturan Perundang-Undangan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengertian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan…

Terbaru

4629728
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Bulan Lalu
0
35728
2439

IP Anda: 35.175.191.168