Judul artikel di atas adalah salah satu proyek perubahan dari peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan III Tahun 2017 Badan Diklat DIY yang disusun oleh Mulia Kurniawati, S.Farm, M.H.Kes, Kepala Seksi Penunjang Medik Rumah Sakit Paru Respira Daerah Istimewa Yogyakarta.
Proyek perubahan ini merupakan hasil karya salah satu peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan III Tahun 2017 yang disusun oleh Setiyo Harini, SKM, M.Kes, Kepala Subbagian Program Dinas Kesehatan DIY.
Judul artikel di atas adalah salah satu karya inovasi proyek perubahan dari peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan IV tahun 2016 yaitu Bapak Yosua Barage, ST, M.Si dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
Jumat, 23 Desember 2016 10:27

Percepatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota

Proyek inovasi perubahan dari salah satu peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 8 Tahun 2016 yaitu Bapak Aris Prasena, S.Si, M.Sc yang merupakan Kepala Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM Bappeda DIY.
Oleh : Gerenda Nurwulan, S.H. 15 /Diklat Prajabatan/ REG III /II/ 2016 Pendahuluan Diklat Prajabatan memainkan peranan yang strategis karena Diklat ini merupakan Diklat yang akan membentuk karakter Pegawai Negeri Sipil. Dalam Diklat Prajabatan inilah, nilai dasar dan standar etika publik ditanamkan, yang kelak akan menuntut pola sikap dan pola…
Proyek perubahan dari Bapak dr. David Velantin P. Sianipar, M. Kes (Kepala Bidang Penunjang RSUD dr. Rubini Mempawah) yang menjadi salah satu peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan 4 Tahun 2016.
Oleh : Dian Purwitasari, S.H 7/Diklat Prajab/Reg/III/XVIII/ 2015 Pendahuluan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dalam pasal 11 menyebutkan bahwa pegawai ASN bertugas: (a) melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (b) memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan…
Oleh : dr. Ratih Widowati No. Absen: 30/DIKLATPRAJAB/Reg/III/XII/2015 Pendahuluan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, seorang Calon Pegawai Negeri Sipil wajib mengikuti kegiatan Diklat Prajabatan sebagai persayaratan diangkat menjadi seorang PNS. Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan…
Oleh: dr. Fatmawati Fathonah 13 / Diklat Prajab / Reg / III / XVIII / 2015 Pendahuluan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang melimpah,…
Oleh : Arif Yunianto, S.Pd No. Absen: 04 / Angk. XVIII / 2015 Pendahuluan Nilai nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti korupsi (ANEKA) merupakan nilai-nilai dasar profesi PNS yang perlu diterapkan dan dimaknai dalam setiap kegiatan yang dilakukan PNS sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya.…
Oleh : Celandri Mulatsihaningtyas, ST 05/Diklat Prajab/Reg/III/XVIII/2015 Pendahuluan Berbagai permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraanpemerintahan tidak berjalan dengan baik perlu ditata ulang dan diperbarui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah strategis untuk membangun Aparatur Sipil…
Oleh : Setyarto Ariyadi, S.Pd 32 / Gol. III Angk. 4 / 2016 Pendahuluan Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan…
Oleh : Zita Uttungga Dewi Maharani, S.S. 40/Diklat Prajab/Reg.III/IV/2016 Pendahuluan Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan…
Oleh: Noer Hardyasti, S.P. 23 / DIKLAT PRAJAB / REG / III / IV / 2016 Pendahuluan Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa bangsa indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia dan peluang pasar yang besar serta demokrasi yang relatif stabil. Untuk…
Oleh : Mayningsih 19/Diklat Prajab/Reg/III/IV/2016 Pendahuluan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas…

Terbaru

4542685
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Bulan Lalu
1439
3869
48300
56677

IP Anda: 18.206.241.26