Senin, 06 November 2017 13:09

Penyusunan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan di DIY

Judul artikel di atas merupakan Proyek Perubahan peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan IV tahun 2017 yaitu Bapak Edi Buntoro, S.Pd yang berasal dari Asisten Keistimewaan Setda DIY.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015, salah satu tugas dan fungsi Subbagian Kebudayaan Benda adalah pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis urusan kebudayaan benda. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan khususnya kegiatan Urusan Kebudayaan selama ini hanya sebatas evaluasi administratif yang hanya mencakup evaluasi capaian fisik dan keuangan.

Sedangkan evaluasi terhadap dampak, belum ada instrumen yang dibuat atau ditetapkan, Oleh karena itu Penyusunan Pedoman Evaluasi ini diharapkan mampu menjawab dan menyelesaiakan permasalahan yang berkembang di masyarakat, setidaknya dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah maupun masyarakat untuk menilai implementasi Keistimewaan DIY, sehingga dalam jangka panjang Keistimewaan DIY bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan khususnya kegiatan Urusan Kebudayaan selama ini hanya sebatas evaluasi administratif, yang hanya mencakup evaluasi capaian fisik dan keuangan. Sedangkan evaluasi terhadap dampak, misalnya apakah pelaksanaan kewenangan tersebut melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan (khususnya program di bidang kebudayaan) sudah dapat dirasakan masyarakat, oleh karena itu Penyusunan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan ini diharapkan mampu menjawab dan menyelesaiakan permasalahan yang berkembang di masyarakat, setidaknya dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah maupun masyarakat untuk menilai implementasi Keistimewaan DIY, sehingga dalam jangka panjang Keistimewaan DIY bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Penyusunan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan merupakan langkah awal dalam proses perencanaan, kebijakan ini merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana Pembangunan dan pelaksanaannya pada SKPD baik secara sektoral maupun kewilayahan. Sebagai lembaga baru, sudah barang tentu Asisten Kesitimewaan banyak melakukan koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan Penyusunan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan, baik dengan SKPD DIY, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah pusat, serta masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjaring aspirasi kebutuhan masyarakat sesuai potensi yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan terlaksananya inovasi dalam proyek perubahan sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan akan tercapai beberapa kondisi yang diinginkan di masa mendatang yaitu sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan kegiatan oleh SKPD pengampu Kegiatan Keistimewaan bisa semakin termonitor dari segi manfaatnya atau dampaknya, sehingga dalam menyusun program kegiatan keistimewaan bisa lebih berhasil guna dan berdaya guna untuk menuju pada kesejahteraan masyarakat.
  2. Ditetapkannya Perdais Kebudayaan yang menjadi payung hukum pelaksanaan Keistimewaan urusan Kebudayaan
  3. Program/kegiatan keistimewaan sudah lebih terarah dalam mencapai target kinerjanya, sehingga dampak dari pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat dirasakan masyarakat

Milestone yang telah dilaksanakan antara lain:

Milestone 1 : Persiapan

Milestone 2 : Pengangkatan tenaga ahli bidang keistimewaan

Milestone 3 : Pembentukan Tim penyusun Pedoman Evaluasi pelaksanaan kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan

Milestone 4 : Koordinasi dengan Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman tentang kewenangan keistimewaan

Milestone 5 : Konsultasi kepada pihak terkait (budayawan) untuk merumuskan pedoman yang komprehensif

Milestone 6 : Penyusunan draf pedoman dengan konsultasi kepada pakar kebudayaan

Milestone 7 : Koordinasi secara intensif dan penjaringan informasi dengan OPD terkait keistimewaan

Milestone 8 : Benchmarking ke daerah lain yang memiliki keistimewaan di bidang kebudayaan

Milestone 9 : FGD penyusunan pedoman evaluasi bersama pakar dan akademisi

Milestone 10 : Konsultasi Draft Pedoman evaluasi pelaksanaan kegiatan keistimewaaan urusan kebudayaan kepada Kabag Kebudayaan

Milestone 11 : Konsultasi Dokumen Pedoman evaluasi pelaksanaan kegiatan keistimewaaan urusan kebudayaan kepada Bpk Asisten Keistimewaan untuk mendapatkan persetujuan

Milestone 12 : Monitoring, evaluasi dan Penyusunan Laporan Implementasi Proyek Perubahan

 

KESIMPULAN

  1. Seluruh tahapan jangka pendek yang direncanakan dalam proyek perubahan ini telah terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perubahan waktu pelaksanaan dari waktu yang sudah direncanakan bergeser ke waktu lain, hal ini disebabkan karena adanya target serapan Dana Istimewa yang harus segera dilaksanakan sehingga ada dua (2) kegiatan milestone yang bergeser pelaksanaannya yaitu Milestone ke 8 Benchmarking ke daerah lain yang memiliki keistimewaan dibidang kebudayaan ke provinsi Bali yang sedianya dilaksanakan di Minggu ke V bulan Mei 2017 tapi pelaksanaannya dimajukan pada Minggu ke IV Bulan Mei yaitu pada tanggal 22, 23 dan 24 Mei 2017 dan Milestone ke 9 FGD penyusunan pedoman evaluasi bersama pakar dan akademisi yang semula direncanakan pada minggu ke I bulan Juli tetapi pelaksanaannya berubah menjadi pada tanggal 18 bulan Mei 2017.
  2. Proses yang dilalui dalam penyusunan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini memang tidaklah semulus yang diharapkan, disana sini ada sedikit-sedikit permasalahan tapi semuanya dapat dilalui dengan baik berkat serja sama dan sinergitas Tim Tenaga Ahli dengan Tim Pelaksana Proyek Perubahan serta bimbingan dan arahan dari Mentor dan Pimpinan Instansi, namun demikian masih sangat dimungkinkan bahwa materi yang terkandung di dalamnya belum sempurna.
  3. Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan ini diharapkan dapat menjadi instrumen pengendalian perencanaan pembangunan serta menjadi instrumen penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bagi Bappeda dalam merumuskan program dan kegiatan, terutama dalam penyusunan program keistimewaan di tahun 2018 dan tahun thun mendatang, meskipun RPJMD 2018 – 2022 baru akan disusun pada tahun 2017 ini, akan tetapi materi ini bisa dijadikan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan.
  4. Dengan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan ini, pengusulan program kegiatan SKPD dapat terkendali karena harus dapat mengimplementasikan sesuai dalam kebijakan yang telah disusun dan dapat diukur capaian kinerja (output) dalam jangka pendek, capaian, capaian outcome dalam jangka menengah, dan dampak (impact) dalam jangka panjang.
  5. Keberhasilan sebuah kebijakan sangatlah tergantung pada SKPD yang mengimplementasikan, maka harapannya mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan harus berjalan sinergi.

REKOMENDASI

  1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan bawahan untuk aktif berkontribusi dalam peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan baik itu sektoral maupun kewilayahan
  2. Memanfaatkan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan ini dalam perencanaan kegiatan yang diusulkan agar sinergi dengan kebijakan yang dirumuskan
  3. Memastikan pelaksanaan pengusulan kegiatan SKPD secara sistematis dan komprehensif
  4. Sinkronisasi program kegiatan yang diusulkan dengan arah kebijakan yang telah dirumuskan dengan memperhatiakan hasil dari Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan
Telah dibaca 685 kali

Tuliskan komentar/pertanyaan

Silahkan isikan komentar dan/atau pertanyaan Anda disini

Terbaru

4542685
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Bulan Lalu
1439
3869
48300
56677

IP Anda: 18.206.241.26