Jenis-jenis Diklat yang Dilaksanakan Tahun 2019

Badan Diklat DIY menyelenggarakan kegiatan diklat pada tahun 2019 yang terbagi ke dalam Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional, serta Pelatihan Dasar CPNS.

Kuota peserta per angkatan untuk Diklat Kepemimpinan sesuai dengan kurikulum pola baru adalah 40 orang peserta, sedangkan untuk Diklat Teknis dan Fungsional kuota per angkatan adalah 30 peserta. Adapun jenis-jenis diklat yang dilaksanakan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A. Diklat Penjenjangan

  1. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 4 angkatan (160 orang)
  2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 2 angkatan (80 orang)
  3. Pelatihan Dasar CPNS K1 dan K2 sebanyak 19 angkatan (723 orang)

B. Diklat Teknis dan Fungsional

  1. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 2 angkatan (60 orang)
  2. Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 2 kali (60 orang)
  3. Diklat Kearsipan sebanyak 1 angkatan (30 orang)
  4. Diklat Bendahara Daerah sebanyak 1 angkatan (30 orang)
  5. Diklat Penyusunan Rencana Kawasan sebanyak 1 angkatan (30 orang)
  6. Diklat Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan DIY sebanyak 2 angkatan (60 orang)
  7. Diklat Training of Facilitator (TOF) Latsar CPNS sebanyak 1 angkatan (40 orang)
  8. Diklat Pengkaderan Pejabat Pengawas sebanyak 1 angkatan (30 orang)
  9. Diklat Pengkaderan Pejabat Administrator sebanyak 1 angkatan (30 orang)
  10. Diklat Manajemen Media sebanyak 1 angkatan (30 orang)
  11. Diklat Manajemen TIK sebanyak 1 angkatan (30 orang)

Kontak Person Diklat Teknis Fungsional:
1. Zuli Murpuji Astuti, SS - Nomor HP. 0822 2555 3672

Kontak Person Diklat Kepemimpinan dan Latsar CPNS:
1. Budiharti, SE - Nomor HP. 0811 256 159


Telah dibaca 12074 kali

Tuliskan komentar/pertanyaan

Silahkan isikan komentar dan/atau pertanyaan Anda disini

60 komentar

  • Link Komentar Indras drs. mm  dengan Mas Santoso, Skom.  STAP Badan Diklat  BPK DIY Jumat, 16 Agustus 2019 09:43 ditulis oleh Indras drs. mm dengan Mas Santoso, Skom. STAP Badan Diklat BPK DIY

    Tanya Dana Desa. Pertama: Apakah dana desa juga harus tercover di entitas pelaporan pemda , pada hal dana desa juga tercover di Kementrian Desa? Keduwa: Apa peranan Musrenbang di tingkat kelurahan di kaitkan dengan pencairan dana desa? Dari Ibu Sri Palupi - Mojo Songo Solo Jawa Tengah.

    Jawaban pada BU SRI:

    1. Program Dana Desa merupakan program lintas antar departemen, Program ada di Kementrian desa namun dilaksanakan oleh Kemendagri yang membawahi pemerintah daerah yang bekerjasama dengan instansi teknis yakni departemen Keuangan. Mulai dari sini akan kita jawab pertanyaan Ibu SRI P tadi. Pada ketiga Entitas Pemerintah Pusat tersebut ada catatannya sehingga cash inflow maupun cash out flow terpantau. Di dalam Sistem Pengendalian Intern maka dalam dana desa terdapat SPIP yang begitu kuat karena melibatkan tiga entitas pemerintah pusat belum yang di bawah sampai entitas akuntansinya. Maka jawabannya: Banyaknya catatan tentang hal itu maka tidak ada masalah karena secara sistem pengendalian sudah kuat

    Jawaban pertanyaan kedua:

    Biar tidak lupa saya jawab singkat:

    Musrenbang merupakan dasar hukum perencanaan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa untuk melegitimasi pencairan dana desa.

    Penjelasan Panjangnya:


    Musrenbang adalah media untuk menyusun kegiatan dari program yang telah disusun dengan anggaran desa termasuk bersumber dari dana desa pemerintah pusat. Kegiatan yang telah dibuat dalam rapat Musrenbang tentang pembangunan desa sekaligus besaran anggarannya akan ditindak lanjuti dengan penyerapan anggaran sesuai schedule penyerapannya. Dengan demikian maka shcedule penyerapan anggaran menjadi titik perhatian (direct attention) realisasi kegiatan. Barangkali timbul pertanyaan berikutnya yah bu Sri.......

    Bila di lapangan jadwal pekerjaan proyek molor.....karena hingga harus dibuatkan addendum perjanjiyan, padahal sudah mendekati akhir tahun anggaran........padahal uang untuk proyek desa tersebut sudah di " Cash on Hand" bendaharawan, bagaimana menghadapi situasi seperti ini?

    Baik bu Sri, saya layani pertanyaan berikutnya. Caranya begini kita urai dulu kasus yang rumit ini. Seperti BLBI.....saja rumit.....

    Cara mengurainya: Ada dua aspek, yakni aspek hukumnya baru kemudian aspek akuntansinya. Mana yang duluan? Panut saja.......Sebaiknya menurut Indras dua duanya bisa dipertemukan di ra nah SPIP.
    Jujur saya dari Jurusan akuntansi yang magister manajemen. Semua laporan keuangan berhulu di SPIP baik SPIP menurut COSO maupun OKP Enam. Nah dari sini kita mulai urai apakah aspek hukum maupun aspek akuntansinya. Keduanya ada di ranah Sistem Pengendalian Intern.

    Diakhir tahun bendahara masih pegang uang maka jelas bila belum di setor ke bank akan menjadi unsur perhitungan rekening kas (total) entitas kelurahan, Dari segi akuntansi maupun SPI sudah tidak ada masalah. Catatan koreksi dibuat jika memang diperlukan. Contoh begini: Uang di bendahara tadi terlanjur di catat: masuk barang dalam proses untuk proyek pagar makam desa brosot. Maka pengembalian uang karena ada adendum perjanjian dikembalikan ke kas dengan mendebet kas, kreditnya Barang Dalam Proses. (karena kasusnya uang masih dipegang bendahara namun sudah di catat masuk BDP (Barang Dalam Proses) di akuntansi proyeknya.
    Barang kali ini sudah teknis, bu Sri tidak usah bingung, tak buatkan kalimat yang mudah dipahami atas kasus ini. Kalimatnya begini:

    Bendahara sudah mencatat pengeluaran namun uang masih ditangannya. Kalimatnya Sederhana paham too. Jurnal koreksinya bagaimana pak Indras.
    Atas dasar kalimat tadi, maka: Kita akan mengoreksi jurnal pengeluaran dengan mendebet kembali kas sejumlah tersebut dengan pasangannya kredit..............(lihat nama rekening ketika pencatatan awal, misal. Di awal dengan nama BDP (Debit) maka dikoreksi menjadi BDP (kredit).

    Lalu bagaimana aspek hukumnya? Adendum perjanjiyan hanya bisa dilakukan sesuai dengan asas hukum kontrak yang diatur dalam hukum perikatan. Dengan demikian adendumnya tidak cacad hukum. Baru berikutnya melangkah pada aspek substansi yang diperjanjikan.

    Demikian Bu Sri Palupi di Mojo Songo. Semoga Bermanfaat. Trimaa ksh Tim Teknologi Informasi Gunung Sempu Kasihan.

  • Link Komentar Indras WW, drs. MM. STAP Badan Diklat  BPK DIY Kamis, 15 Agustus 2019 13:16 ditulis oleh Indras WW, drs. MM. STAP Badan Diklat BPK DIY

    Soal Jawab Kuliah AUDIT. Tanya: KKP merupakan bukti audit yang harus di arsipkan.Bagaimana cara menulis laporan audit berdasarkap KKP? Dari: Muclisin Lamboka Sulawesi Tengah.
    Memang begitu menyusun laporan audit harus berbasis KKP. Karena sebenarnya KKP lah yang berbicara ketika pemeriksaan telah selesai. Jangan lupa dalam KKP terdapat tanda penelusuran atau TICK MARK. Sub Pertanyaan: Kapan membuawat tick mark tersebut. Begini caranya: Kalo saya pribadi, beri tanda dulu yang penting, seperti jumlah anggaran, jumlah realisasi, nomer kontrak, laporan direksi kit, laporan dewan pengawas, laporan konsultan perencana. Itu menjadi entry point ketika menulis laporan, baru kita buat kata katanya yang mengalir kalimatnya. Namun kalimat auditor kalo Di BPK RI ada juknisnya yang namanya Bahasa Gaya Selingkung untuk Pemeriksa . dimana bukunya ada di Perpustakaan.
    KKP bukan berisi kalimat maka Auditor harus bisa menyusun KKP menjadi beberapa kalimat yang nyambung, sistematis logika terpenuhi sesuai KKP. Jadi sumber laporan audit adalah KKP. Sebenarnya tidak mudah ketika menyusun kalimat laporan pemeriksaan kadang ketahuan KKP kurang lengkap. Diliat dari apanya? Kalimatnya menimbulkan tanda tanya......Kalo begitu KKP kurang, maka belajar dari ini kapan idealnya menyusun laporan audit. Anda bisa tahu sendiri.....Demikian semoga bermanfaat untuk BPK M Lamboka... Trimaa KSH

  • Link Komentar Diklat DIY Selasa, 13 Agustus 2019 12:32 ditulis oleh Diklat DIY

    @Malesa untuk diklat manajemen media, peserta hanya dikhususkan dari Pemda DIY

  • Link Komentar Malesa Selasa, 13 Agustus 2019 07:25 ditulis oleh Malesa

    Mohon info; kapan penyelenggaraan diklat manajemen media ?? apa bisa peserta dari luar jogya & biaya pnbp atau kontribusi peserta ?? No hp ; 081341529819 dari bpsdm prov sultra. Mks

  • Link Komentar Diklat DIY Senin, 05 Agustus 2019 15:01 ditulis oleh Diklat DIY

    @Emi Rusmawati kami tidak menyelenggarakan diklat tersebut

  • Link Komentar Emi Rusmawati Minggu, 04 Agustus 2019 08:42 ditulis oleh Emi Rusmawati

    Apakah ada info ttg Diklat Penilaian Angka Kredit untu P2UPD

  • Link Komentar Diklat DIY Rabu, 31 Juli 2019 09:42 ditulis oleh Diklat DIY

    @bankshaone pelaksanaan diklat teknis fungsional di Badan Diklat DIY hanya bisa diikuti oleh ASN Pemda DIY. Namun untuk informasi lebih lanjut silahkan bisa menghubungi Ibu Supriyatun, S.Sos - Nomor HP. 0812 2696 663

  • Link Komentar Indras  LAN  Handayanie. BDY PKN  BPK  Jogyakarta Senin, 29 Juli 2019 14:25 ditulis oleh Indras LAN Handayanie. BDY PKN BPK Jogyakarta

    MUNAJAT TUJUH BELAS Agustus 2019. Tidak lama lagi bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan terakhir dengan BPk Yusup Kalla, SE sebagai Wapres bersama Bapak Ir. Jokowi. Momentum penting bersama para Ibu Negara. Tentunya dengan para Ketua Lembaga Tinggi Negara termasuk BPK RI. ROH kemerdekaan dari para penjajah harus tidak boleh dilupakan termasuk ROH para pahlawan REVOLUSI. Mari kita ajak untuk ber - Munajat pada Allah SWT atau TuhanYME. Agar kita di jauhkan dari segala persolan yang pelik termasuk di jauhi dari bencana alam. Di mudahkan segala urusan serta cita cita di dunia dan akhirat bisa tergapai. Termasuk bidang pendidikan yang bisa lebih mencerdaskan bukan hanya soal tanggible saja... Tri Maa KSH.

  • Link Komentar bankshaone Senin, 29 Juli 2019 09:54 ditulis oleh bankshaone

    assalammualaikim wr.wb.
    Kami di kabupaten Sanggau Kalimantan Barat mengharapkan adanya PENAWARAN kegiatan pelatihan yang merujuk pada bidang teknis fungsional supaya diadakan Pelatahian/Bimtek Penyelenggara Kediklatan,TOT, MOT dan Pelatihan/Bimtek mekanisme Pelaksanaan diklat satu Pintu pemerintah

  • Link Komentar Diklat DIY Minggu, 28 Juli 2019 23:26 ditulis oleh Diklat DIY

    @M. SIMBOLON tidak ad diklat PBJ di bulan agustus, akan kami selenggarakan lagi tahun 2020, karena 2 angkatan pada tahun ini telah kami laksanakan semua

  • Link Komentar M. SIMBOLON Rabu, 24 Juli 2019 11:54 ditulis oleh M. SIMBOLON

    MOHON INFO PELATIHAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI BULAN AGUSTUS 2019

  • Link Komentar Diklat DIY Kamis, 18 Juli 2019 07:20 ditulis oleh Diklat DIY

    @Amelia kami tidak mengadakan TOT bulan Juli ini

  • Link Komentar Amelia Rabu, 17 Juli 2019 18:25 ditulis oleh Amelia

    Adakah pelatihan TOT bln juli ini?

  • Link Komentar Diklat DIY Selasa, 16 Juli 2019 17:09 ditulis oleh Diklat DIY

    @kunkun Diklat TOF Latsar tahun ini kami telah selenggarakan pada tanggal 11-16 Feb 2019 yang lalu

  • Link Komentar kunkun Selasa, 16 Juli 2019 11:17 ditulis oleh kunkun

    apakah ada diklat TOF Aneka

  • Link Komentar Diklat DIY Senin, 15 Juli 2019 12:50 ditulis oleh Diklat DIY

    @sofian tahun ini kami hanyak menyelenggarakan diklat pim 3 untuk 2 angkatan. Pim III Akt I pd tgl 6 Feb - 15 Jun. Akt II pd tgl 7 Maret - 13 Jul, dua-duanya telah selesai dilaksanakan

  • Link Komentar sofian Sabtu, 13 Juli 2019 19:04 ditulis oleh sofian

    mohon info jadwal Diklat PIM III

  • Link Komentar Diklat DIY Senin, 08 Juli 2019 09:52 ditulis oleh Diklat DIY

    @widyastuti mohon maaf kami hanya menginformasikan kediklatan yang ada di Pemda Jogja. Trima kasih

  • Link Komentar Widyastuti Jumat, 05 Juli 2019 22:03 ditulis oleh Widyastuti

    Pelatihan Tentang paud d bln juli 2019 apakah ada di solo.

  • Link Komentar Widyastuti Jumat, 05 Juli 2019 22:01 ditulis oleh Widyastuti

    Apakah ada Informasi tentang pelatihan/ seminar d solo utk bln juli. 2019?

  • Link Komentar Diklat DIY Rabu, 03 Juli 2019 09:27 ditulis oleh Diklat DIY

    @Saipul Potabuga mohon maaf kami tahun ini tidak menyelenggarakan Diklat PPNS, begitu juga untuk tahun 2020. Terima kasih

  • Link Komentar Saipul Potabuga Selasa, 02 Juli 2019 15:57 ditulis oleh Saipul Potabuga

    Asalamualaikum. Wr,Wb.
    Mohon ijin mau nanya apa ada diklat PPNS?

  • Link Komentar Saipul Potabuga Selasa, 02 Juli 2019 15:57 ditulis oleh Saipul Potabuga

    Asalamualaikum. Wr,Wb.
    Mohon ijin mau nanya apa ada diklat PPNS?

  • Link Komentar Diklat DIY Senin, 01 Juli 2019 08:50 ditulis oleh Diklat DIY

    @yunita silahkan ke menu Pendaftaran Peserta untuk mengetahui prosedur pendaftaran Bu, disitu juga tersedia kontak yang dapat dihubungi. Trims

  • Link Komentar yunita Jumat, 28 Juni 2019 14:15 ditulis oleh yunita

    kalau daerah kota pariaman bisa mendaftar ngak bu,gmn caranya apakah ada uang pendaftaran

  • Link Komentar Indras Woro Anisa Badan Diklat BPK RI Rabu, 26 Juni 2019 10:23 ditulis oleh Indras Woro Anisa Badan Diklat BPK RI

    UJI lewat media visual audio kompetensi komunikasi pelayanan publik. Era akuntabilitas mendorong para pelayan publik mendemontrasikan untuk mensosialisasikan segala program kerjanya. Agar masyarakat paham akan hal itu . Nah oleh sebab itu kalau ada acara JAKSA MENYAPA di Radio maka entitas lain harus menyambutnya. Dengan demikian maka menjadikan Badan Diklat untuk membuat pelatihan kehumasan baik untuk pimpinan maupun staf yang strategik. Obyek yang di sorot masyarakat seperti PU, Perhubungan, Pendidikan, Audit, Kebencanaan, SAMSAT, Perijinan, Tata kota, E KTP, KUA, Dinas Sosial, Depnaker,Lalu Lintas. D ST. Maka jangan lupa kompetens penggunaan bahasa ORAL menjadi sangat penting selain bahasa tertulies. Kompetensi bahasa lisan dengan pengolahan yang SERSAN yakni serius tapi santai menjadi idola para pemirsa. Nah oleh sebab itu ini Insya Allah banyak pesertanya. Dengan Widyaiswara ramuan ilmu komunikasi dengan praktisi. Balai Diklat BEPEKA Jogyakarta bisa diajak. Hubungi Pak Agus, Pak Ekin, atau Ibuk Mamiek dan atau Ibu Yusnah Dewi, akuntan, M.si.

  • Link Komentar Diklat DIY Selasa, 25 Juni 2019 19:23 ditulis oleh Diklat DIY

    @talina utk diklat tof tahun ini kami sdh mnyelenggarakan. Smntr utk diklat tot bandiklat diy tdk mnyelenggarakan

  • Link Komentar Diklat DIY Selasa, 25 Juni 2019 19:22 ditulis oleh Diklat DIY

    @Ruhiat utk diklat kepala sekolah/calon kepala sekolah penyelenggaraanny msh dibwah kemdikbud

  • Link Komentar Diklat DIY Selasa, 25 Juni 2019 18:37 ditulis oleh Diklat DIY

    @Fedy Kab. Maybrat. Prov. Papua Barat,silahkan bisa ke halaman Pendaftaran Peserta pada website ini atau menghubungi Ibu Supriyatun, S.Sos di Nomor HP. 0812 2696 663

  • Link Komentar talina Bkppd Cianjur Senin, 24 Juni 2019 16:27 ditulis oleh talina Bkppd Cianjur

    trimaksi informasinya. kalu untuk tot atw tof adakah penyelenggaraannya

Terbaru

4622710
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Bulan Lalu
733
1382
42930
85395

IP Anda: 34.238.194.166