• Sertifikasi ISO 9001:2008
    Sertifikasi ISO 9001:2008 Penyerahan sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2008 kepada Wakil Gubernur DIY, Paku Alam IX
  • Sertifikasi ISO 9001:2008
    Sertifikasi ISO 9001:2008 Badan Diklat DIY telah meraih sertifikat Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008
  • Outward Bound
    Outward Bound Flying Fox - salah satu permainann dalam outward bound
  • Outward Bound
    Outward Bound Salah satu jenis permainan dalam Outward Bound : “Taman Eden”

Badan Diklat DIY akan melaksanakan lelang sederhana pengadaan jasa konsumsi untuk menunjang kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III Reguler dan K1/K2 Tahun 2015.

Selasa, 13 Januari 2015 07:06

Agenda Kegiatan Kediklatan Tahun 2015

rencana kegiatan diklat pada tahun anggaran 2015 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 akan dimulai pada Bulan Februari 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015.

Senin, 12 Januari 2015 15:08

Lelang Konsumsi Diklat PIM III dan PIM IV

Badan Diklat DIY akan melaksanakan lelang sederhana pengadaan jasa konsumsi untuk menunjang kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2015.

Senin, 05 Januari 2015 11:06

Rencana Umum Pengadaan Tahun 2015

Pengguna Anggaran (PA) Badan Diklat DIY telah menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Badan Diklat DIY tahun anggaran 2015.

 

 

 

Melihat suatu Pemerintahan itu baik atau belum  dapat dilihat pada  segala tindakan Pemerintah atau penguasa -dalam hal ini PNS- yang sudah menaati atau belum pada ketentuan peraturan perundangan positif melainkan  PNS itu mampu pula menemukan hukumnya (rechtfinding) secara normatif manakala terjadi kevakuman hukum, dan arif bijaksana dalam penerapan hukum positipnya (Asas Freis Ermersen). Tiada yang lebih arif bijaksana (etis) dari pada penegakan hukum secara normatif oleh PNS selain mengabadikan dan mengabdikan seluruh pemerintahannya kepada kepentingan rakyat, negara, dan Tuhan.

Beberapa pakar dan teoritisi ilmu pemerintahan berpendapat bahwa kebijakan dibentuknya Lembaga Ombudsman di Daerah (LOD) merupakan strategi baru yang membawa harapan dalam memasuki era reformasi, globalisasi serta perdagangan bebas karena pelaku strategi ini adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat dimana mereka saling memberikan kontribusinya dan hubungan interaktif sesama mereka untuk saling memberikan check and balance dan saling mensupport secara sustainable. Peraturan mengenai keberadaan Lembaga Ombudsman sudah terbentuk, yaitu Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia  Hal-hal pokok, menurut saya,  dengan adanya peraturan perundangan Lembaga Ombudsman ini mendorong  lahirnya  demokratisasi, prakarsa dan pemberdayaan swasta dan masyarakat serta terpeliharanya nilai-nilai keanekaragaman  budaya daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

           Proses pembentukan sikap dan perilaku diarahkan kepada terciptanya aparatur yang profesional, bermoral dan bertanggung jawab yang memiliki persepsi yang tepat terhadap lingkungan kerja dan tugas yang diemban. Dalam UU No. 43/1999 tentang perubahan atas UU No.8/1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian, Pasal 3 ayat (1) antara lain dijelaskan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsure aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan; dalam ayat (2) dalam kedudukan dan tugas tersebut, Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Indeks Berita

Pencarian

Interaktif

Pertanyaan

Online

Terdapat 1061 pengunjung dan 0 member yang saat ini sedang online